TEATER TANPA IDEOLOGI

TEATER TANPA IDEOLOGI

Yang bisa didapatkan dari perkembangan politik di Indonesia, salah satunya, adalah tentang keberadaan ideologi yang mengalami degradasi dari kemajemukan menjadi tiada. Pada periode 1950-an, ideologi merupakan identitas bagi kelompok-kelompok politikus. Soekarno pun menobatkan dirinya sebagai penghulu kemajemukan ideologi dengan slogan nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme). Inilah era keanekaan ideologi, yang diidealkan oleh antropolog Clifford Geertz dalam tiga aliran utama.

Pada 1980-an, ideologi yang majemuk itu ditunggalkan oleh Soeharto. Partai-partai politik yang direintegrasi ke dalam tiga wadah hanya boleh berideologi tunggal, yakni Pancasila. Inilah era ketunggalan ideologi yang semakin menegaskan keberadaan tiga tipe aliran politik di Indonesia. Para birokrat menjadi kaum priayi baru. Mereka yang berpolitik dengan sarung menjadi kaum santri. Para nasionalis menjadi kaum abangan.

Pascareformasi 1998, kemajemukan ideologi mendapatkan kembali ranahnya sebagai identitas partai, baik yang lama maupun yang baru didirikan. Tiap aliran, secara internal, melahirkan varian-varian ideologinya. Namun, apa hendak dikata bila hal itu tidak berkelanjutan menjadi wacana sebagaimana pada era 1950-an. Peluang kemajemukan ideologi diekspresikan dalam bentuk pseudo-ideologi.

Perubahan sosial

Dalam sebuah seminar tentang partai politik dan etika kekuasaan, Akbar Tandjung mengatakan kondisi partai sekarang memang berbeda jauh dengan pada era 1950-an. Dahulu partai mengembangkan ideologi, sekarang tidaklah demikian. Ini akibat dari masuknya kaum pengusaha ke rumahnya politik, yakni partai; dan ke dalam kancahnya partai, yaitu parlemen.

Jika hal yang dikatakan Akbar itu mengandung kebenaran, dahulu kaum pedagang merupakan salah satu pilar aliran santri, dan sekarang kaum pengusaha menjadi pilar aliran priayi baru dalam dunia politik. Hal ini menunjukkan adanya perubahan arah mobilitas horizontal di dalam kancah politik di Indonesia.

Sebagaimana priayi baru adalah kaum birokrat, kaum pedagang baru adalah para pengusaha. Mereka merupakan pertanda keberhasilan Orde Baru dalam "membasmi" pengusaha Orde Lama dan mereproduksi pengusaha baru yang menempel ke birokrasi (Golkar) karena begitu sentralistiknya sistem politik Orde Baru. Kini Golkar pun, sebagai mesin politik Orde Baru, menuai hal-hal yang negatif dalam konteks politik pasca-Orde Baru setelah masa panen yang panjang selama tiga dasawarsa.

Perubahan dari berideologi menjadi tanpa ideologi dalam berpolitik di masa kini, jika dilihat dari perspektif Mannheim, menunjukkan dari mana asal-usul sosial para aktornya. Bukankah mereka adalah generasi muda dari kaum birokrat yang sedang berkuasa, yang dibesarkan dalam alam bisnis yang kolutif?

Kini mereka mendominasi kendaraan politik generasi tua, tapi bukan dengan spirit ideologis yang sama. Sebab, mereka berpolitik dengan sikap yang diorientasikan oleh kepentingan individualnya dalam mengakumulasi keuntungan yang dapat diperoleh sesegera mungkin. Etika berpolitik pun diubah sehingga bisa mempengaruhi etika dalam berkuasa.

Sebenarnya kekacauan berideologi tak hanya milik Golkar, tapi juga milik semua partai politik. Lukman Edy (Partai Kebangkitan Bangsa) menilai Partai Persatuan Pembangunan hanya pada prakteknya bernasionalisme, tapi aturan internal partainya berbasis pada Islam. Kelemahan dalam berideologi mewujud pula dalam membangun persekongkolan politik. Hal itu terlihat dari sikap politik Taufiq Kiemas bahwa PDIP, yang berideologi nasionalisme, memungkinkan untuk bersekongkol dengan partai berbasis keagamaan dan ideologi lainnya sehubungan dengan ikhtiar pemenangan dalam pemilihan kepala daerah.

Ketiadaan sosok ideologis yang mendominasi atau menjadi hegemoni partai menimbulkan kesulitan internal ataupun eksternal dalam menggalang aliansi politik internal ataupun eksternal partai. Keanekaragaman perilaku politik individu menjadi subur dan berhulu pada kepentingan tertentu yang sifatnya cash and carry. Anda mendapat kekuasaan, kami membawa pulang uang.

Lalu, jadilah pilkada sebagai arena hegemoni kelas dominan terhadap kelas-kelas bawah atau kelompok-kelompok masyarakat sipil, tapi bukan dalam artian ideologis, alias atas kepentingan sesaat. Karena pascareformasi 1998 semakin kecil peluang untuk melakukan dominasi politik, maka tindakan-tindakan pseudo-hegemoni-lah yang utama. Instrumen yang paling efektif bagi mereka pun memakai politik uang yang merupakan kapital politik kelas dominan yang dapat mengorientasikan perilaku, sekaligus menjadi kebutuhan utama kelas bawah.

Begitulah, ada kesamaan basis bagi aliansi horizontal antarkelas dominan atau partai politik dengan aliansi vertikal yang berupa kelas dominan (partai politik) dan kelas bawah (sebagian besar organisasi masyarakat sipil) dalam merebut kekuasaan. Basis itu bukan lagi ideologi, melainkan uang dan kuasa.

Dalam dinamika politik yang sedemikian rupa itu, para pihak menjadi tak berpikir lagi untuk merumuskan gagasan-gagasan tandingan atau ideologi. Hal itu tidak sesuai dengan kebutuhan meraih kuasa atau mengakumulasi kapital. Hal yang penting adalah upaya-upaya memperkaya siasat atau teknik-teknik politicking yang bisa mengelabui rekanan aliansi dan lawan politiknya.

Contohnya, krisis politik yang menimpa Gus Dur. Meskipun kemenangan Gus Dur dalam pemilihan presiden oleh anggota parlemen merupakan hasil aliansi partai-partai yang berbasis Islam, krisis politik Gus Dur juga berkat kontribusi dari partai-partai anggota aliansi itu. Hal yang terakhir ini juga menjelaskan bahwa etika politik tak lagi berakar pada ideologi.

Penutup

Pada era 1950-an, kekecewaan rakyat dihibur dengan berbagai sentimen nasionalisme yang dikemas oleh Soekarno menjadi monolog-monolog. Pada era 1980-an, kekecewaan rakyat ditekan dengan berbagai sentimen nasionalisme yang dibekukan menjadi gada politik oleh Soeharto. Lalu kini, apa yang dilakukan oleh negara ketika rakyat terus-menerus mengakumulasi kekecewaan?

Kini kehidupan politik di Indonesia bukan lagi berbasis pada ideologi-ideologi, melainkan pada berbagai kepentingan individual di arena-arena yang diselenggarakan secara reguler ataupun ireguler. Partai hanya cangkang. Ideologi menjadi fosil. Rakyat pun menonton--meskipun sulit meramalkan bagaimana akhirnya--aneka peristiwa yang melintas sekilas sebagai bentuk reaksi-reaksi yang reflektif. Era ideolog memerankan monolog telah berakhir. Kini peran itu telah diambil alih oleh para monolog baru, sebagaimana posisi Pancasila diambil alih oleh NKRI-isme. Jadilah kekecewaan rakyat di daerah konflik dihibur dengan orkestra koersif. Untuk rakyat di daerah nonkonflik, disajikan monolog berisi utopia yang dijabarkan dari apa yang diklaim oleh kelas dominan yang memonopoli tafsir tentang nasionalisme.

Dengan demikian, makna negara pun diberikan oleh setiap individu, sesuai dengan kesan-kesannya terhadap berbagai monolog yang disajikan para aktor-aktris dari teater-teater politik yang masih bertahan, atau pendatang baru yang ramai pada setiap menjelang pilkada dan pemilu.